Narasi “Wartawan Abal-abal” Dinilai Propaganda Murahan, Cederai Kebebasan Pers di Natuna

Focusitm.news| Sebuah narasi yang beredar luas di grup percakapan media sosial Berita Natuna Grup – CCTV menuai kritik keras dari kalangan jurnalis dan pemerhati kebebasan pers. Narasi tersebut menyebut adanya “wartawan abal-abal” yang dikaitkan dengan rezim lama yang korup, serta memuji pemerintahan saat ini sebagai paling bersih.

Namun, narasi itu justru dinilai sebagai bentuk propaganda politik murahan yang berbahaya bagi demokrasi dan kebebasan pers di Kabupaten Natuna.

Alih-alih menyajikan data dan fakta, pesan tersebut hanya berisi klaim sepihak, generalisasi, dan glorifikasi kekuasaan, tanpa satu pun bukti konkret yang bisa diverifikasi publik.

Ini bukan kritik, ini bukan analisis, ini adalah propaganda. Bahasa seperti ini lebih cocok untuk buzzer politik, bukan untuk ruang publik yang sehat,” ujar seorang jurnalis senior Natuna yang enggan disebutkan namanya.

Menyerang Profesi, Bukan Perilaku

Penggunaan istilah “wartawan abal-abal” secara umum dinilai mencederai profesi pers. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak dikenal istilah wartawan abal-abal. Yang ada hanyalah:

wartawan profesional,

dan pelanggaran etik yang harus dibuktikan melalui mekanisme Dewan Pers.

Menempelkan stigma tanpa data sama saja dengan membunuh karakter satu profesi secara kolektif.

Kritik Diganti Kultus Kekuasaan

Narasi tersebut juga memuat puja-puji berlebihan terhadap pemerintahan saat ini, seolah-olah kekuasaan yang berjalan sekarang adalah tanpa cela, tanpa cacat, dan tanpa ruang kritik.

Padahal dalam sistem demokrasi, pemerintah justru wajib diawasi, bukan didewakan.

Kalau semua kritik dianggap serangan, lalu siapa yang mengawasi kekuasaan? Ini pola pikir rezim, bukan pola pikir demokrasi,” tegas salah satu aktivis sipil Natuna.

Berbahaya bagi Ruang Publik

Narasi seperti ini dianggap berpotensi:

membungkam jurnalis kritis,

menciptakan iklim takut,

dan membangun logika bahwa yang tidak memuji pemerintah adalah musuh pembangunan.

Ini adalah pola klasik otoritarianisme gaya baru: tidak menutup media, tapi membunuhnya lewat stigma.

Kritik Tanpa Data = Sampah Opini

Tanpa menyebut:

siapa wartawannya,

apa pelanggarannya,

di mana buktinya,

narasi tersebut hanya menjadi sampah opini yang tidak layak disebut wacana publik.

Jika pemerintah benar-benar bersih dan kuat, maka:

tidak perlu buzzer,

tidak perlu propaganda,

tidak perlu membungkam.

Karena kekuasaan yang sehat tidak takut pada kritik, dan pemerintah yang yakin pada kinerjanya tidak butuh pujian murahan dari grup WhatsApp.

Media bukan alat kekuasaan.
Media adalah alat rakyat untuk mengawasi kekuasaan.
Ketika narasi mulai menyerang pers, yang terancam bukan wartawan — tapi demokrasi itu sendiri.