Kontroversi Anggaran Publikasi Kepri: Rp10 Miliar di 2025, Rp5 Miliar di 2026 Hanya untuk Bayar Utang
Focusitm.news| Ada temuan mengejutkan terkait penggunaan dana pinjaman daerah Pemprov Kepri sebesar Rp400 miliar dari Bank BJB. Pinjaman yang ditandatangani Gubernur Ansar Ahmad pada 5 Maret 2026 itu rencananya untuk membiayai 41 program strategis, seperti revitalisasi RSUD Raja Ahmad Tabib, pembangunan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, dan belanja pegawai. Namun, dana tersebut diduga justru akan dipakai untuk membayar tunggakan kegiatan di Dinas Kominfo Kepri senilai Rp4 miliar.
Yang lebih mencengangkan, utang di OPD Kominfo itu diduga berasal dari anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kepri tahun 2025 sebesar Rp6,2 miliar. Sementara itu, alokasi anggaran publikasi Diskominfo pada 2025 mencapai Rp11 miliar—awalnya hanya Rp460 juta, lalu membengkak di APBD Perubahan menjadi Rp10 miliar. Diduga 90 persen dari jumlah itu adalah titipan atau pokir anggota dewan untuk kegiatan media.
Memasuki tahun anggaran 2026, Diskominfo kembali menganggarkan Rp7 miliar lebih untuk publikasi, dan diduga sekitar Rp5 miliar di antaranya hanya untuk melunasi utang tahun sebelumnya. Seorang sumber pemilik media terverifikasi Dewan Pers di Tanjungpinang mempertanyakan ke mana larinya anggaran Rp10 miliar pada 2025, karena masih ada media yang belum dibayar alias tunda bayar.
Lebih parah lagi, sejumlah media yang sudah terverifikasi Dewan Pers justru tidak kebagian jasa publikasi, sementara media “titipan” tertentu mendapat porsi istimewa. Hal ini menuai kekecewaan dan kritik terhadap oknum di Diskominfo Kepri yang dinilai bermain dalam penganggaran publikasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Diskominfo Kepri belum bersedia memberikan klarifikasi.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar